SINJAI, TRIBUNBONEONLINE.COM–Dalam rangka penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Muhammadiyah (STIPM) Sinjai dengan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Muhammadiyah (STISIP) Sinjai menjadi Universitas Muhammadiyah Sinjai, hari ini tim visitasi lapangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemenristek Dikti RI) melakukan evaluasi.
Bertempat di Lantai 2 STISIPM Sinjai, jalan Teuku Umar, kecamatan Sinjai Utara, kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, turut hadir Ketua dan anggota BPH STIP-STISIPM Sinjai, Ketua STIP-STISIPM Sinjai dan jajarannya, Ketua Senat STIP-STISIPM Sinjai dan jajarannya, Dosen dan civitas akademik STIP-STISIPM Sinjai serta para tamu undangan. Jumat, (17/05/2019).
Dalam sambutannya, Ketua BPH STIP-STISIP Muhammadiyah Sinjai, Drs. H. Marsuki Ali menyampaikan keinginan penggabungan STIP dan STISIPM Sinjai menjadi Universitas Muhammadiyah Sinjai telah ada sejak tahun 2000 lalu.
“Selama proses belajar selama 20 tahun ini semoga bisa terwujud apa yang menjadi keinginan kami,” harapnya.
Di tempat yang sama, Ketua Tim Evaluasi dari Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti Heri Fathurahman mengatakan persyaratan untuk menjadi Universitas mengacu pada Kemenristek Dikti no 51 tahun 2018 untuk universitas minimal 5 program studi, 3 prodi eksakta dan 2 prodi sosial, dan lahan luasnya minimal 1 hektar.
“Untuk di Sinjai sendiri sudah memenuhi syarat,” ungkapnya.
Sementara, perwakilan dari Lembaga Layanan Perguruan Tinggi (LL Dikti) wilayah 9 Sulawesi, Munafir Razak menambahkan jika dua minggu lalu STIP dan STISIP sudah mengirim dokumen ke Kementerian dan sekarang tujuannya mengevaluasi untuk memverifikasi apakah dokumen yang dikirim sesuai.
“Kedua Perguruan Tinggi ini bisa berubah menjadi Universitas dan secara jangka panjang Sinjai bisa berkembang seiring berubahnya kedua Perguruan Tinggi ini menjadi universitas, dimana-mana itu perguruan tinggi yang baik itu berdampak terhadap perkembangan ekonomi sebuah kota/kabupaten,” jelasnya.
Diketahui, ada 5 aspek yang diverifikasi, diantaranya aspek lahan, legalitas yayasan/perserikatan, keuangan, program studi, sarana dan prasarana.(bsj)
