Terkait Isu Money Politic, Ini Tanggapan Camat Mare

oleh -491 x dibaca

MARE, TRIBUNBONEONLINE.COM–Praktek Money Politic pada pelaksanaan Pilkades serentak tahap pertama diduga kuat masih terjadi meski hal tersebut merupakan sebuah larangan.

Tidak adanya sanksi berat sebagai efek jera bagi penerima dan pemberi sehingga praktek politik uang masih saja kerap terjadi.

Berbeda di UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, larangan politik uang dimasa kampanye, masa tenang dan masa pemungutan suara diatur cukup jelas dalam pasal 523. Yang mana sanksinya berupa pidana kurungan, denda sampai ratusan juta rupiah.

“Dalam pelaksanaan Pilkades gelombang pertama ini masih adanya sedikit kekurangan atau kelemahan seperti adanya terjadi Money Politic yang kita tidak tau kemana arah apabila ada dugaan pelanggaran Money Politic terjadi dalam pelaksanaan Pilkades,” ungkap Andi Muh. Awaluddin, S.STP.

Pada pelaksanaan Pilkades gelombang II pada 2022 nantinya, Camat Mare ini berharap agar regulasi yang mengatur hal itu sedianya perlu dibenahi agar pelaksanaan Pilkades benar-benar bisa dikatakan berlangsung aman, lancar dan tidak ada lagi permainan Money Politic seperti yang terjadi pada Pilkades gelombang pertama ini.

“Berkat kerjasama teman-teman Kepala Desa, TNI/POLRI dan sinergutas semua pihak sehingga pada umumnya pelakasanaan Pilkades di 13 desa Kecamatan Mare berjalan aman dan lancar,” ucapnya.(edi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

No More Posts Available.

No more pages to load.