Andi Akmal Minta Pemerintah Tuntaskan Dugaan Mafia Pupuk

oleh -276 x dibaca

JAKARTA, TRIBUNBONEONLINE.COM-Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah segera menuntaskan tudingan sindikat mafia pupuk bersubsidi masih ada di tanah air. Tidak seluruhnya, Ketua DPR RI juga menanggapi hal ini yang menunjukkan semakin buruknya pengelolaan pupuk bersubsidi.

“Tuduhan adanya sindikat mafia pupuk bersubsidi ini sudah ada sejak lama. Namun tindakan tegas yang membuat efek jera belum terlihat di lapangan, sehingga praktik-praktik yang merugikan negara dan masyarakat Indonesia ini masih terus terjadi,” kata Akmal.

Politisi PKS ini mengatakan, awal Januari lalu, terjadi kenaikan harga pupuk nonsubsidi hingga 100% dibandingkan harga akhir 2021 di berbagai daerah. Dengan mahalnya harga pupuk nonsubsidi, Akmal sempat memprediksikan masalah pupuk bersubsidi akan semakin semrawut dan ini membuktikan di berbagai daerah, petani mengeluhkan kelangkaan pasokan pupuk bersubsidi.

Akmal menambahkan, kelangkaan pupuk bersubsidi, kuat dugaan ada permainan dengan menahan stok, merusak distribusi yang berakhir di lapangan, harganya jauh di atas harga eceran tertinggi (HET).

Anggota DPRD Sulsel II itu menjelaskan, kisruh pupuk bersubsidi berawal dari data Rencana Kelompok Kebutuhan Pasti (RDKK) petani. Ketidaktepatan atau ketidaktepatan data ini adalah sumber dari segala sumber masalah. Untuk menguraikannya, ia menyarankan agar ada audit ketat di setiap lini sehingga penyimpangan bisa diminimalisir.

“Pemerintah melalui petugas yang mendistribusikan pupuk bersubsidi harus orang-orang yang berintegritas tinggi. Harus ada kepastian dalam validasi data ini sehingga yang menerima pupuk bersubsidi adalah warga negara atau petani yang berhak. Jangan sampai petani yang tidak berhak malah menerima pupuk bersubsidi, apalagi jika ada pupuk bersubsidi yang sampai ke perbatasan luar negeri sehingga rentan diselundupkan ke luar negeri. Atau yang sering terjadi, pupuk bersubsidi digunakan oleh perkebunan besar padahal tidak berhak,” kritik Akmal.

Akmal mendukung langkah PT Pupuk Indonesia menindak distributor dan kios nakal. Ia menyarankan, untuk meningkatkan pengawasan masyarakat, PT Pupuk Indonesia jika perlu membuat pengumuman daftar distributor dan kios nakal agar ada efek jera.

Terkait digitalisasi kios resmi distributor pupuk bersubsidi, Akmal mengatakan masih perlu dikembangkan dan diuji secara merata di seluruh pelosok Indonesia.

“Saat ini digitalisasi kios resmi pupuk bersubsidi masih kurang sosialisasi kepada petani, terutama di daerah yang kurang akses internet. Kedepannya, ini program bagus yang harus dikendalikan agar petani terbiasa menggunakan sistem ini. Saya juga berharap, ke depan masalah subsidi pupuk dapat tertangani dengan lebih baik sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas dana negara untuk subsidi pupuk yang bersumber dari APBN,” tutup Andi Akmal Pasluddin.(*/Dar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

No More Posts Available.

No more pages to load.