Meninjau Kembali Kejayaan Maritim

oleh -237 x dibaca

WATAMPONE, TRIBUNBONEONLINE.COM–Ada enam peneliti dari Pusat Riset Khazanah Keagamaan dan Peradaban Badan Riset dan Inovasi Nasional tahun 2022 mengadakan penelitian yang bertajuk “Meninjau kembali kejayaan maritim sebagai poros kesejahteraan di Indonesia: Isu, Problem dan Roadmap Kebijakan” yang berlangsung di ruangan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STIA Prima Bone, Kamis, 3 November 2022.

Adapun keenam peneliti tersebut adalah, Dandung Budi Yuwono, SE, MA (peneliti ahli madya), Drs Muh Isnanto, M.Si (peneliti ahli madya), Dr Mujizatullah, M.Pd (peneliti ahli madya), Abd Rahman Arsyad, S.Sos, M.Si (peneliti muda), Muhammad Nur, S.Hi, M.Hi (peneliti muda), Ahmad Izudin, S.Sos, M.Si (asisten ahli).

Ketua tim:Dandung Budi Yuwono, SE, MA diawali memperkenalkan nama-nama peneliti serta kolaborasi bersama dengan tim STIA Prima Bone serta menghadirkan nara sumber Sekretaris Dinas Perikanan Andi Sukiman, dari Asosiasi dan NJO dengan melihat kebijakan dengan mengambil sampul Bone.

Ketua STIA Prima Bone, Prof Dr Dra Hj Andi Cahaya, M.Si mengucapkan permohonan maaf atas ruangan yang sangat sederhana, namun tetap menyambut dengan hangat kedatangan peneliti dari berbagai kota hingga tiba di Kab.Bone.

Andi Cahaya mengharapan agar STIA Prima Bone dapat dilibatkan di BRIN agar bisa dikenal oleh berbagai lembaga diluar sana.

Yang bertindak sebagai MC adalah Andi Amitya Resti Dwi, S.Ip, M.Si dengan Moderator Ahmad Isudin mempersilakan nara sumber Sekretaris Dinas Perikanan Kab.Bone, Andi Sukiman, ST, M.Si dalam materinya memaparkan, Bone memiliki potensi tangkap ikan yang sangat luas, identitas para nelayan dan pelaku usaha sekitar 10 ribu yang terapung dan 5 ribu orang merupakan keluarga dari nelayan di Kec.Tanete Riattang Timur yang memiliki kapal nelayan dengan kapasitas besar dan jumlah konsoter 3 unit. Jumlah SPBUN yang melayani nelayan dibentuk fasilitasi bidang 1. PPl Lonrae, 2 Barebbo, 3 Kec.Kajuara dan masih perlu ditambah dan menjadi kendala dalam perizinan.

Kemudian PPI itu merupakan pangkalan dan tempatnya berlokasi di Kelurahan Lonrae dan sekarang masih di provinsi dan sudah menjadi kewenangan provins sejak 2014. Selain itu, semua dikelola oleh provinsi.

Adapun isu yang dibahas pada pertemuan ini yaitu pertama, masih rendahnya produksi perikanan dibandingkan dengan potensi perikanan yang ada, Mengurusi potensi perikanan masih rendah dan masih harus ditingkatkan sarana dan prasarana dan PPI di Lonrae masih perlu diperluas masih dikelola oleh beberapa orang dan masih bisa dikembangkan dan sudah dikasi anggaran namun tiba-tiba diubah kebijakan menjadi pembangunan menjadi pengenalan kapal.

Kedua, Isu kedua belum tertatanya kawasan perikanan zonasi wilayah pesisir yang memiliki rencana usulan integrasi dan keluasan laut.dan perlu kawasan beroperasi sehingga bisa ditata. Yang ketiga adalah masih rendahnya kapasitas SDM nelayan.

Dinas melakukan perikanan setiap tahun dan peningkatan sarana dan prasarana pemungutan angsuran fasilitas dalam perikanan untuk angsuran nelayan, kemudian program pemberdayaan nelayan, Perlindungan nelayan menghadapi kerusakan karena nelayan memiliki risiko yang besar seperti kondisi yang buruk telah mengapa pemerintah telah memberikan Program Mandiri dan kerjasama PPI dan bisa masuk sebagai asuransi, mandiri dan dua ribu nelayan bisa masuk asuransi mandiri tersebut.(dar).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

No More Posts Available.

No more pages to load.